Senin, 21 April 2014
RSS

KLH Launching Pelayanan Satu Pintu

JAKARTA-- Sebagai bagian program percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) telah membuka unit pelayanan terpadu (one stop services). Unit ini, akan memberikan pelayanan untuk beberapa proses perizinan yang terkait dengan KLH.

“Inti dari reformasi birokrasi adalah meningkatkan tugas pemerintah dalam melayani masyarakat. Karena itu perlu dikembangkan prinsip non diskriminatif, transparan, akuntabel, cepat dan menjamin keterbukaan dan control terhadap proses pelayanan,” ucap Menteri LH Prof. Dr. Balthasar Kambuaya saat memberikan kata sambutan dalam pembukaan unit pelayanan terpadu, Jakarta, Rabu (25/01).

Dengan adanya unit tersebut, dia mengharapkan pelayanan harus dilakukan lebih cepat lagi dan harus membuka diri untuk dikontrol oleh masyarakat. Ia mencontohklan, untuk perpanjangan izin yang selama ini memakan waktu 30 sampai 40 hari, dengan adanya unit ini, diharapkan paling lama 20 hari.

“Jadi kalau masih ada yang complain lama dari waktu yang sudah ditentukan, saya akan tutup ini kantor,” ucapnya tegas.

Selama ini untuk izin-izin baru memakan waktu hingga 150 hari sejak masuknya dokumen perizinan baru, maka dengan adanya unit terpadu tersebut, waktu yang dibutuhkan hanya 75 hari.

Selain itu, tambah Menteri, dengan unit terpadu dan sisitem yang terintegrasi, pemohon perizinan yang belum melengkapi berkas-berkas administrasinya tidak bisa diterima. Mereka baru bisa dilayani, kalau sudah melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan.

“Mereka (pemohon) juga tidak harus datang ke kantor untuk menanyakan proses perizinan mereka, tinggal membuka informasi yang tersedia di website, mereka bisa tau, apakah perizinan mereka sudah selesai diproses atau tidak,” paparnya.

Dengan menerapkan pola ini, lanjutnya, akan terjadi efisiensi waktu dan biaya. Karena pemohon bisa mengontrol hasil permohonan mereka kapan saja dan tidak mesti harus mendatangi KLH yang juga memakan biaya terutama yang berada di luar kota.

Untuk tahap awal, unit pelayanan terpadu ini memberikan pelayanan di bidang perizinan yang meliputi, izin lingkungan; izin pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3, dan dumping kemudian izin pembuangan air limbah ke laut dan izin pembuangan air limbah melalui injeksi.

Sementara untuk pelayanan non petrizinan yang meliputi keputusan kelayakan lingkungan (AMDAL), rekomendasi UKL-UPL, rekomendasi pengangkutan B3, limbah B3, impor limbah B3, notifiaksi ekspor B3 dan limbah B3, rekomendasi ekspor limbah B3, keterangan registrasi impor dan produksi B3 dan pengaduan kasus lingkungan Hidup juga kegiatan lain di kementrian LH yang menyangkut pelayanan publik akan segera diintegrasikan dalam unit pelayanan ini.

“Kita ingin melakukan pelayanan yang cepat, tetapi tidak berarti mengabaikan aspek teknis yang harus dipenuhi. Bahkan untuk izin limbah B3 misalkan, memakan waktu lebih lama karena memerlukan verifikasi lapangan. Jadi kami tidak menghalakkan segala cara,” imbuhnya.

Banner
Site Design by Yanhr - learn Joomla! in fast and easy way