Sabtu, 25 Oktober 2014
RSS

PP 27 Th 2012 Jamin Percepat Izin Lingkungan

JAKARTA--Keluarnya Peraturan Pemerintah nomo 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan (PP 27/2012) pada 23 Februari 2012 lalu sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009, khususnya ketentuan dalam pasal 33 dan pasal 41.

PP 27/2012 mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu kajian lingkungan hidup dalam bentuk amdal dan usaha kelola lingkungan atau usaha pantau lingkungan (UKL-UPL) serta instrumen izin lingkungan.

 

" PP ini pertanda bahwa implementasi UU 32/200c akan semakin terlaksana dengan lebih baik walapun baru satu PP yang keluar, namun PP ini punya kekuatan untuk menjaga lingkungan hidup kita. Selain itu PP ini meletakan kelayakan lingkungan sebagai dasar izin lingkungan sehingga enforceable dengan sangsi yang jelas dan tegas, serta dalam proses mendapatkan perizinan yang tadinya 180 hari menjadi 125 hari jadi PP ini mempercepat proses perizinan," kata Menteri KLH, Balthasar Kambuaya di hadapan para wartawan, Jakarta, Jum'at (16/03).

Balthasar menyatakan bahwa jangka waktu 125 hari kerja tersebut merupakan langkah maju dan dia juga menjamin walaupun prosesnya lebih cepat tidak akan mengurangi kualitasnya.

Sementara Deputi I KLH bidang Tata Lingkungan, Imam Hendargo mengatakan hal Positif lainnya dalam PP 27/2012 ini adalah dengan diberikannya pengaturan yang tegas, bahwa PNs d instansi lingkungan hidup, dilarang menjadi konsultan AMDAL.

 

Banner
Site Design by Yanhr - learn Joomla! in fast and easy way