Selasa, 30 September 2014
RSS

Manajemen PTFI Komitmen Capai Perundingan PKB dengan SPFI

 

JAKARTA - Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) komitmen meneruskan perundingan bersama Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja untuk mencapai kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2011-2013.


Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait mengatakan, pada intinya, Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) ingin meneruskan perundingan bersama Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja untuk mencapai kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2011 – 2013.

"Manajemen PTFI telah dan akan terus mematuhi prosedur hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia dalam upaya mencapai kesepakatan dalam rangka Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode 2011 – 2013 ini," ujarnya kepada PME-Indonesia.com, Jumat (30/9).

Ia menjelaskan, upaya dialog bipartite, tripartite melalui tim Tripartit Nasional yaitu DPP SPSI, DPN APPINDO, dan pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pusat dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika telah dilakukan beberapa kali selama masa 10 hari sejak pemberitahuan mogok sampai dilaksanakannya aksi mogok yang tidak sah pada tanggal 14 September, 2011 pk 22:00 untuk mencegah terjadinya mogok.

"Mogok kerja ini dianggap tidak sah karena manajemen masih ingin meneruskan perundingan dan hukum ketenagakerjaan memberikan ruang dan waktu untuk meneruskan perundingan. Manajemen kecewa atas keputusan PUK Serikat Pekerja yang tidak mau meneruskan proses mediasi yang telah difasilitasi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi," jelasnya.

Sejak awal perundingan yang dimulai 20 Juli 2011, lanjuta Ramdani, PT Freeport Indonesia (PTFI) telah melakukan upaya negosiasi dengan itikad baik bersama Pengurus Unit Kerja-Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK-FSP SPSI), untuk mencapai kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2011-2013, yang adil dan wajar.

"Kami telah mengutarakan keinginan kami untuk melanjutkan proses perundingan sehingga dapat dicapai kesepakatan tepat pada waktunya. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 48 / / MEN/IV/2004, jika negosiasi tidak selesai dalam waktu yang disepakati, para pihak dapat memperpanjang perundingan untuk maksimal 30 hari," paparnya.

Lanjut Ramdani, manajemen berharap untuk melanjutkan negosiasi dengan itikad baik untuk mencapai kesepakatan yang adil dan wajar untuk karyawan non-staf. Tidak ada dasar hukum untuk segala bentuk penghentian pekerjaan yang dianggap pemogokan karena  undang-undang menyediakan dialog yang berkelanjutan dan mediasi.

"Selama negosiasi, manajemen telah menawarkan paket keuangan yang menarik untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan untuk periode mendatang dalam PKB (Oktober 2011 - September 2013)," tuturnya.

Paket kompensasi tersebut, terang Ramdani, terdiri dari kenaikan upah dasar untuk karyawan non-staf sebesar 22% selama periode dua tahun, Bonus Logam (Metal Bonus) yang meningkat sebanyak 230% (pada harga saat ini untuk tembaga dan emas) dibanding Bonus Tembaga (Copper Bonus) sebelumnya, dan kontribusi terhadap tabungan rencana hari tua hingga 4%. Dalam pelaksanaannya, jika ditotalkan dalam tahunan, paket kompensasi ini akan berjumlah sebesar 26 kali upah bulanan dasar (belum termasuk lembur).

 

Selain itu, peningkatan manfaat lain adalah termasuk tambahan besaran untuk bantuan pinjaman perumahan, bonus shift kerja dan bantuan pendidikan untuk anak yang menjadi tanggungan karyawan. (Sunandar)

 

Banner
Site Design by Yanhr - learn Joomla! in fast and easy way