Sabtu, 01 Nopember 2014
RSS

JATAM Desak Pemerintah Cabut Ijin Pasir Besi Di Pulau Bangka Sulut.

JAKARTA--Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) meminta pada Pemerintah Pusat danPemerintah  Daerah untuk mencabut ijin  perusahaan dari Cina yang  ingin memulai pertambangan pasir  besi di Pulau Bangka, Sulawesi Utara (Sulut) pada akhir tahun ini.

" Kami meminta pada Pemerintah Pusat danPemerintah  Daerah untuk mencabut ijin  perusahaan dari Cina Yang ingin  menambang baik di Pulau Bangka sendiri maupun di lepas pantai bagian Barat Pulau Bangka," kata koordinator Jatam, Adrie S Wijaya, saat ditemui PME di kantornya, Jakarta  Rabu (16/11).

Menurutnya,  jika pertambangan ini dimulai, maka separuh P. Bangka akan berubah menjadi situs pertambangan terbuka, dan aktivitas penambangan dalam air akan menghasilkan banyak sekali endapan, pasir, tanah, sehingga terumbu karang yang mengelilingi P. Bangka dan pulau-pulau sekitarnya akan mati semua.

" Bahkan terumbu karang di area Taman Nasional Bunaken pun terancam. Berdasarkan hukum di Indonesia, aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil adalah hal ilegal. (Undang -Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Pasal 35). Namun entah bagaimana, surat perijinan pertambangan tersebut mulai dalam proses pengurusan," papar Adrie.

Data yang diperoleh dari  dinas pertambangan Minahasa Utara (MINUt),  bahwa Izin pertambangan explorasi sudah dikeluarkan oleh Bupati.

"  Resort-resort di area Pulau Bangka saat ini berjuang bersama penduduk desa dan organisasi lingkungan lokal untuk mencoba menghentikan aktivitas ilegal ini.  Warga sendiri sudah mengirimkan surat ke DPR untuk meminta pertemuan, namun sejauh ini belum ada tanggapan," ucapnya.

Karna tidak ada tanggapan, lanjut Andrie,  Warga  lalu melakukan 2 kali demo yang kemudian di beri iming-iming janji akan diadakan hearing oleh ketua DPRD MINUT namun tetap saja tidak terlaksana.

 

Banner
Site Design by Yanhr - learn Joomla! in fast and easy way