Jumat, 28 Nopember 2014
RSS

Wamen ESDM Usulkan Penambahan IUP Dihentikan Sementara

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo mengusulkan proses pemberian Izin Usaha Pertambangan yang tertunda diselesaikan agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Proses pemberian IUP selayaknya diselesaikan dahulu, setelah beres semua baru ada penambahan IUP baru agar tidak terjadi tumpang tindih. Selama ini sudah terjadi di beberapa daerah, ini yang tidak benar," jelasnya usai sholat Jumat di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta (25/11). 

Widjajono menampik adanya opini yang mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan pernyataan terkait moratorium (penghentian sementara) Izin Usaha Pertambangan.

"Istilah itu (moratorium-red) bukan dari saya, saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang moratorium IUP. Istilah tersebut muncul dari KPK. Bukan saya," tegasnya.

Jadi, lanjut Widjajono, sebaiknya penambahan IUP dihentikan dahulu sebelum menyelesaikan IUP yang tertunda.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menghentikan sementara (moratorium) pemberian izin usaha pertambangan batubara.

"Artinya dibereskan dulu yang tumpah tindih, yang tidak karuan itu dan setelahnya itu baru dilihat lagi. Untuk sementara gubernur tidak boleh mengeluarkan izin tambang sampai semuanya dibereskan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 11 potensi tindak pidana korupsi di sektor pertambangan batubara. Wakil Ketua KPK M. Jasin mengatakan, sejumlah temuan ini disebabkan oleh regulasi yang belum tertata baik. Oleh karena itu, KPK mendorong pemerintah agar membuat kebijakan yang sesuai dengan Undang Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Tujuannya agar potensi keuangan negara yang berasal dari sektor pertambangan, khususnya batubara bisa maksimal.

Banner
Site Design by Yanhr - learn Joomla! in fast and easy way