Rabu, 26 Nopember 2014
RSS

Terkait Ijin Tambang Di Taman Nasional LSM Desak Menhut Tolak Putusan Hukum MA

JAKARTA—Terkait hasil putusan Mahkamah Agung (MA), bernomor 29 P/HUM/2004 memenangkan permohonan uji materiil yang diajukan oleh PT. Sorik Mas Mining (SMM) atas status Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). Dalam isi putusan tersebut dimana Menteri Kehutanan diperintahkan segera mencabut SK-126/MENHUT-II/2004 Tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara seluas 108.000 ha sebagai kawasan pelestarian alam dengan fungsi taman basional dengan nama Taman Nasional Batang Gadis, sejumlah LSM yang terdiri WALHI, JATAM, ICEL, dan KEHATI ada  kejanggalan termasuk status PT. SMM sebagai pemohon tidak layak karena melanggar Peraturan MA No. 1 Tahun 2004. Putusan ini benar-benar mencederai hukum yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri.

“ PT. SMM adalah salah satu dari 13 perusahaan kontroversial yang diputuskan oleh Presiden Megawati melalui Keppres 14 Tahun 2004, diperbolehkan menambang di kawasan hutan lindung. Perusahaan yang saham mayoritas sebanyak 75% dimiliki oleh Sihayo Gold Limited – Australia dan sisanya milik PT. ANTAM akan menambang emas di lahan seluas 33.721 ha yang berada di dalam kawasan TNBG,” papar Pius Ginting,  pengkampanye Tambang WALHI,  dalam siaran persnya.

Sementara Hedrik Siregar, pengkampanye JATAM menilai, rencana operasi tambang PT. SMM akan sangat merugikan atas valuasi ekonomi hutan dengan ekonomi tambang yang bersifat sementara. Setidaknya terdapat 248 spesies tanaman termasuk 200 aliran sungai yang menunjang nilai ekonomi mencapai 266,8 milyar per tahun.

“ Belum lagi resiko bencana yang akan diakibatkan mengingat topografi kawasan TNBG adalah perbukitan dimana air yang mengalir ke sisi timur adalah satu-satunya sumber air bagi sawah produktif di sisi timur taman nasional,” kata Hendrik.

Sedangkan menurut  Henri Subayo dari ICEL, keberadaan PT. SMM pun ditolak oleh warga  5 Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal.

“ Warga menyadari betul fungsi dan keberadaan hutan yang terbukti telah memberikan arti terhadap kehidupan mereka selama ini. Berulangkali mereka melakukan aksi penolakan, terakhir 29 Mei 2011, warga di Desa Huta Godang melakukan aksi yang menimbulkan penembakan atas Solatiah, 19 tahun, oleh Brimob dan berlanjut dengan penangkapan dan penahanan 6 warga yang dituduh melakukan pembakaran camp PT. SMM,”ungkap Hendri.

Sementara Arnold Sitompul dari KEHATI menganggap ironis jika Menteri Kehutanan mencabut status TNBG yang penetapannya telah sesuai prosedur berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 dan PP No. 68 tahun 1998.

“Dengan dicabutnya SK tentang status Taman Nasional maka kawasan hutannya akan kembali menjadi hutan lindung,”beber Arnold

Selain itu, lanjut Arnold,  dengan status hutan lindung, faktanya tidaklah sulit bagi perusahaan untuk dapat beroperasi hanya dengan mengurus izin pinjam pakai dan bayar sewa hutan,”imbuhnya

Berikut adalah tuntutan mereka  pada pihak Menteri Kehutanan ;

1.   Mengabaikan putusan Mahkamah Agung yang cacat hukum yang jika dilaksanakan Menteri Kehutanan juga turut melakukan penyelewengan hukum.

2.   Menolak surat permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Bupati Mandailing Natal No. 522/1533/Hutbun/2010 dan Plt. Gubernur Sumatera Utara No. 522/8173 tanggal 5/8/2011.

3.   Memastikan dan menetapkan batas yang pasti kawasan TNBG melalui Penataan Batas definitif untuk menghindari konflik dan polemik dengan warga sekitar.

4.   Dan Kami mendukung sepenuhnya SK.126/Menhut/II/2004 tentang penetapan TNBG.

Banner
Site Design by Yanhr - learn Joomla! in fast and easy way