Jumat, 25 Juli 2014
RSS

SPSI PTFI Anggap Gugatan PT Freeport Prematur

 

JAKARTA--Terkait gugatan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta (PHI), agar hasil mediasi antara manajemen PTFI dengan SPSI PT Freeport Indonesia dengan meditor dari Kemeterian Tenaga Kerja beberapa waktu lalu, untuk segera dijalankan. SPSI PTFI menganggap gugatan PTFI tersebut prematur.

 

Kuasa Hukum SPSI PTFI, Gindo L. Tobing menyatakan, berdasarkan fakta sampai sekarang proses perundingan masih tetap berlangsung antara penggugat dengan tergugat sebagaimana dalam perundingan di Hotel Clarion Makasar Ujung Pandang tanggal 4 November 2011.

" Dalam perundingan tersebut dengan jelas Presiden Direktur & CEO PTFI Armando Mahler, menawarkan kenaikan upah sebesar 35% dari pokok upah sekarang bukan 22% seperti dalam gugatan, dan kami menolak tawaran tersebut. Kami tetap pada permintaan kenaikan sebesar AS $ 7,5/jam secara bertahap yaitu pada tahun 2011 sebesar AS $ 4/jam dan AS $ 3,5 pada tahun 2012," papar Gindo, saat ditemui PME seusai sidang, Jakarta, Senin (12/12).

Jadi, kami anggap gugatan PTFI itu prematur karena perundingan masih berlangsung," tegasnya.

Gindo menjelaskan, bahwa perudingan anatara penggugat dan tergugat yang difasilitasi Pemda Kabupaten Mimika 21 Oktober 2011 dilanjutkan dengan perundingan yang difasilitasi Kementerian Tenaga Kerja Pada tanggal 28 November 2011 tidak mencapai kesepakatan karena penggugat tetap menawarkan kenaikan upah pokok sebesar 35% bukan 22% sebagaimana dalam gugatan.

" Berdasarkan fakta hukum, PHI Jakarta Pusat, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 223/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Tanggal 10 Oktober 2011 dan gugatan penggugat adalah prematur dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima," tegas Gindo.

Pernyataan Gindo tersebut berdasarkan relaas panggilan untuk menghadiri persidangan I tertanggal 24 Oktober 2011 untuk sidang tanggal 27 Oktober 2011, Persidangan II dengan relaas panggilan tertanggal 28 Oktober 2011 untuk sidang tanggal 10 November 2011, dan sidang III panggilan 11 November 2011 untuk sidang tanggal 24 November 2011 ketiganya ditujukan kepada pimpinan unit kerja SP-KEP SPSI PTFI dengan alamat Jl. Perintis Timika Indah, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

" Tergugat semakin jelas bahwa domisili hukum tergugat adalah di Timika 'abupaten Timika Papua termasuk wilayah hukum PHI pengadilan Negeri Jayapura bukan di PHI Negeri Jakarta Pusat," ucap Gindo.

Sementara dalam sidang hari ini, (senin, 12 Desember 2011), Ketua Majelis Hakim, Supraja, menunda sidang sampai hari Kamis (1/5), untuk penyampaian bukti-bukti dan pada tanggal 22 Desember 2011 akan diputuskan apakah PHI Negeri Jakarta Pusat berwenang menangani kasus ini atau tidak.

 

Banner
Site Design by Yanhr - learn Joomla! in fast and easy way