Jumat, 18 April 2014
RSS

Agustus 2012, Kendaraan Dinas Dilarang Pakai BBM Bersubsidi

 

JAKARTA - Pemerintah segera melarang kendaraan dinas baik pusat maupun daerah, BUMN, BUMD di Jawa dan Bali untuk mengguunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 Agustus 2012.

Sosialisasi mengenai kebijakan tersebut, telah rampung dilakukan. Sekitar 100.000 stiker dibagikan secara bertahap. Sebelumnya untuk Jabodetabek, pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas, BUMN dan BUMD, telah dilakukan sejak 1 Juni 2012.

 

“Implementasi 1 Agustus untuk Jawa-Bali sudah disosialisasikan ke Pemda, BUMN, BUMD, termasuk SPBU  yang akan melaksanakan pendistribusian BBM subsidi,” jelas Ketua Tim Nasional Pengendalian Penggunaan BBM Subsidi, Hadi Poernomo, dalam jumpa pers di Kementerian ESDM, kemarin.

Hadi memaparkan, sosialisasi untuk Jawa dan Bali dilakukan di 6 kota, dimulai pada 20  Juni di Serang untuk seluruh dinas dan BUMD di Propinsi Banten dan terakhir 16 Juli di Jogjakarta untuk dinas dan BUMD di DIY.

Selain sosialisasi yang dilakukan tim tersebut, Badiklat ESDM juga menyelenggarakan training of trainer bagi pegawai-pegawai yang nantinya bertugas melakukan sosialisasi penghematan BBM, listrik dan air di instansinya. Termasuk juga di SPBU.

Untuk Jawa-Bali, pemerintah telah menyediakan sekitar 100.000 stiker penggunaan BBM non subsidi. Sekitar 34.000 diantaranya telah dibagikan untuk Jabodetabek.

Pengendalian penggunaan BBM bersubsidi ini dilakukan untuk menjaga agar besaran volume BBM sebagaimana ditetapkan dalam APBN.

 

Banner
Site Design by Yanhr - learn Joomla! in fast and easy way